Alamat Kantor : Jl. Tugu Maku Gawene Kalumata Puncak, Kel. Kalumata, Kota Ternate.

Telp. 0921-3112052, Fax.0921-3112052, Email : bnnpmalut@ymail.com , bnnp_malut@bnn.go.id

Sms Center :   082165674232
Bagian Umum

Dalam  Peraturan Kepala BNN Nomor 03 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota, Pasal 6, disebutkan bahwa “Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan rencana strategis dan rencana kerja tahunan P4GN, evaluasi dan pelaporan, dan administrasi serta sarana prasarana BNNP”, selanjutnya dalam Pasal 7disebutkan bahwa “Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi :

  1. Penyiapan penyusunan rencana program dan anggaran;
  2. Penyiapan pelaksanaan pengelolaan sarana prasarana, dan urusan rumah tangga BNNP; 
  3. Penyiapan pelaksanaan pengelolaan data informasi P4GN;
  4. Penyiapan pelaksanaan layanan hokum dan kerja sama dalam wilayah Provinsi; 
  5. Penyiapan pelksanaan urusan tata persuratan, kepegawaian, keuangan, kearsipan, dokumentasi, dan hubungan masyarakat; dan
  6. Penyiapan pelksanaan evaluasi dan pelaporan BNNP”.

 


Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat

Dalam  Pasal 10 Peraturan Kepala BNN Nomor 03 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota, disebutkan bahwa “Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis P4GN di bidang pencegahan dan pemberdayaan masyarakat dalam wilayah Provinsi”, selanjutnya dalam Pasal 11 disebutkan bahwa “Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat menyelenggarakan fungsi :

  1. Penyiapan pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana strategis, dan rencana kerja tahunan P4GN di bidang pencegahan dan pemberdayaan masyarakatdalam wilayah Provinsi;
  2. Penyiapan diseminasi informasi dan advokasi P4GN di bidang pencegahan dan pemberdayaan masyarakatdalam wilayah Provinsi; 
  3. Penyiapan pelaksanaan peran serta masyarakat dan pemberdayaan alternative P4GN di bidang pemberdayaan;
  4. Penyiapan pelaksanaan pembinaan teknis dan supervise  P4GN di bidang pencegahan dan pemberdayaan masyarakatkepada BNNK/Kota dalam wilayah Provinsi; dan 
  5. Penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan P4GN di bidang pencegahan dan pemberdayaan masyarakat dalam wilayah Provinsi”.

 


Bidang Rehabilitasi

Peraturan Kepala BNN Nomor 03 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota, dalam Pasal 14, disebutkan bahwa “Bidang Rehabilitasi mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis P4GN di bidang Rehabilitasi dalam wilayah Provinsi”, selanjutnya dalam Pasal 15 disebutkan bahwa “Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bidang Rehabilitasi menyelenggarakan fungsi :

  1. Penyiapan pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana strategis, dan rencana kerja tahunan P4GN di bidang rehabilitasi dalam wilayah Provinsi;
  2. Penyiapan pelaksanaan asesmen penyalah guna dan/atau pecandu narkotika dalam wilayah provinsi;
  3. Penyiapan pelaksanaan peningkatan kemempuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial penyalah guna dan/atau pecandu narkotika, baik yang diselnggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat dalam wilayah Provinsi; 
  4. Penyiapan pelaksanaan peningkatan kemampuan layanan pascarehabilitasi dan pendampingan bagi mantan penyalah guna danatau pecandu narkotika dalam wilayah Provinsi; 
  5. Penyiapan pelaksanaan penyatuan kembali ke dalam masyarakat dan perawatan lanjut bagi mantan penyalah guna dan/atau pecandu narkotika dalam wilayah provinsi; 
  6. Penyiapan pelaksanaan pembinaan teknis dan supervise P4GN di bidang rehabilitasi kepada BNNK/Kota dalam wilayah Provinsi dan 
  7. Penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan P4GN di bidang rehabilitasi dalam wilayah Provinsi”.

Bidang Pemberantasan

Pasal 18  Peraturan Kepala BNN Nomor 03 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota, disebutkan bahwa “Bidang Pemberantasan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis P4GN di bidang pemberantasan dalam wilayah Provinsi”, selanjutnya dalam Pasal 19 disebutkan bahwa “Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bidang Pemberantasan menyelenggarakan fungsi :

  1. Penyiapan pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana strategis dan rencana kerja tahunan P4GN di bidang pemberantasan dalam wilayah Provinsi;
  2. Penyiapan pelaksanaan pemberantasan dan pemutusan jaringan kejahatan terorganisasi penyalahgunaan peredaran gelap narkotika dalam wilayah Provinsi; 
  3. Penyiapan pelaksanaan pembangunan dan pemanfaatan intelijen teknologi dan kegiatan intelijen taktis, operasional dan produk dalam rangka P4GN di bidang pemberantasan dalam wilayah Provinsi; 
  4. Penyiapan pelaksanaan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana narkotika, psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alcohol dalam wilayah Provinsi; 
  5. Penyiapan pelaksanaan administrasi penyidikan tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana narkotika dalam wilayah Provinsi; 
  6. Penyiapan pelaksanaan pengawasan distribusi precursor sampai pada pengguna akhir dalam wilayah Provinsi; 
  7. Penyiapan pelaksanaan pengawasan tahanan dan barang bukti dalam wilayah Provinsi; 
  8. Penyiapan pelaksanaan pembinaan teknis dan supervise P4GN di bidang pemberantasan kepada BNNK/Kota dalam wilayah Provinsi; dan 
  9. Penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan P4GN di bidang pemberantasan dalam wilayah Provinsi”.